Daftar Peraturan SVLK

 NoNama Peraturan 
-SURAT EDARAN DIRJEN PHL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN INFORMASI KETELUSURAN BAHAN BAKU PRODUK KEHUTANANDownload
-Pemberitahuan Kegiatan DRC Drill Layanan Sistem Indonesia National Single (SINSW)
Download
-SE Dirjen KLHK no: 3 tahun 2024 tentang Penambahan verifer SIINAS pada VLHH PBUIDownload
-Peraturan Menperindag No 21 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menperindag No. 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar kegiatan Usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko sektor PerdaganganDownload
-Intruksi Presiden No 1 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman HayatiDownload
-Peraturan Menperindag No 22 tahun 2023 tentang Barang yang dilarang untuk dieksporDownload
-SE No. SE.5/PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023 tentang Pengecualian Pelampiran Foto Dalam Dokumen V-legalDownload
-SE No. SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 tentang Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH Menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Download
-SE.2/PHL/SET.5/KUM.1/3/2023 tentang Transparansi pemilik manfaat (beneficial Ownership) perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutanDownload
-SE No. SE.4/PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023 tentang Deklarasi Hasil Hutan Bagi Hasil Hutan Kayu Budidaya yang masuk Appendix CITESDownload
-Peraturan Menperindag No 23 tahun 2023 tentang Kebijakan Pengaturan EksporDownload
-Undang Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangDownload
-SE.3 PHL BPPHH HPL.3 4 2023 tentang Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang DomestikDownload
-SK MenLHK No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standard an Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Download
-Daftar HS Code 2022Download
-Peraturan KaBRGM No P.4-KaBRGM-2022_Juknis Percepatan Rehabilitasi MangroveDownload
-S.1263-2022_Srt Dir IPHH ke bphl se-indonesia pembaruan register ganisphDownload
-S.1278-2022_Surat Dir IPHH ke Ka BPHL se-Indonesia hal rencana & penilaian GANISPHDownload
-SE Menlhk SE.6-2022_Persetujuan RKUPH Multiusaha KehutananDownload
-SE.1_PHL_BPPHH_HPL.3_3_2022_Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan SVLKDownload
-SE.4-PHL-PUPH-HPL.1-7-2022_SE Dirjen PHL ttg Optimalisasi RK Pemanfaatan HH oleh PBPHDownload
-SE.5_PHL-BUPH-HPL.2-8-2022_Konsep Surat Pernyataan Komitmen bagi Calon Pemohon PBPHDownload
-SE.7-PHL_PUPH-HPL.1-10-2022_Perlindungan Satwa Liar di Dalam Areal PBPHDownload
-SE.8-PHL_PUPH-HPL.1-10-2022_Perhitungan Target Volume pada RKTPH PBPHDownload
-Permen LHK No. 20 tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum dalam Appendiks CITESDownload
-SE No1 tahun 2022 tentang penjelasan tambahan ekspor imporDownload
-Surat Edaran No. SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 tentang Penjelasan Tambahan ketentuan Pelaksanaan Impor kayu dan produk turunannya dan standar legalitas dalam SVLKDownload
-SOP.1_KSDAE_2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar kawasan hutanDownload
-Surat Edaran No. SE.8/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tentang Perhitungan Target Volume pada Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Pada Perizinan Berusaha Download
-Surat Edaran No. SE.7/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022 tentang Tata Laksana percepatan Proses Persetujuan Lingkungan dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan BerusahaDownload
-Permendag No 25 tahun 2022 tentang perubahan atas permendag 20 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan imporDownload
-SE.1/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2021 tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan (Due Diligence) dan Deklarasi Impor di Kawasan Berikat.Download
-PerMenLHK RI nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyususnan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan hutan ProduksiDownload
-Permendag No 20 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan imporDownload
-Permendag No 19 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan eksporDownload
-SK MenLHK No : SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tentang Penetapan Tanda SVLKDownload
-Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. PER-4/BC/2015 tentang Tata Cara Pemberian Pengakuan Kepabeanan sebagai Authorized Economic OperatorDownload
-Peraturan Menteri keuangan PMK 227/PMK.04/2014 tentang Authorized Economic OperatorDownload
-KEPPRES No.32-1990_Pengelolaan Kawasan LindungDownload